Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan seharusnya naik atau turun harga BBM tidak lagi menjadi isu di publik. Sebab, pemerintah dan DPR sudah sepakat mengubah paradigma penyaluran subsidi, dari yang sebelumnya menyubsidi harga menjadi subsidi langsung yang lebih tepat sasaran.
"Pertanyaannya sekarang seharusnya, kalau ada penghematan dari pengalihan subsidi itu mau dilarikan ke mana dananya," ujar Satya.
Satya menjelaskan pemerintah selama ini menggunakan proyeksi harga minyak mentah untuk sebulan ke depan dalam menetapkan harga BBM saat ini. Proyeksi tersebut bisa saja meleset lebih tinggi atau lebih rendah dari realisasi dan akan berpengaruh signifikan terhadap postur anggaran pemerintah.
"Kalau harga minyak meleset lebih rendah dari proyeksi, ada kemungkinan rakyat menyubsidi negara. Pertanyaannya, uang lebih itu di kemanakan oleh pemerintah," katanya.
Namun, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan rakyat membayar lebih murah jika harga minyak jauh di bawah dugaan pemerintah. Pada kasus ini, pemerintah dipaksa menyubsidi selam sebulan sebelum ada koreksi harga pada bulan berikutnya.
"Kalau ada subsidi BBM, kami akan tanya ke pemerintah ambil duit dari mana. Apakah dari cadangan risiko fiskal atau menyedot dana untuk pembangunan infrastruktur," tutur Satya.
"Jadi bukan lagi DPR setuju atau tidak setuju karena kita sudah mengubah paradigma subsidi BBM menjadi lebih targeted," katanya.
Post a Comment